(Foto distrik makki,saat mengisi surat suara dalam noken)
MEDIA ANAK PAPUA, WAMENA-
Pemilihan Sistem Noken, Perluh dialog terbuka di pegunungan tengah papua, karena sistem ini mengakibatkan permusuhan dan perbedaan serta fakta nepotisme hingga terjadi konflik.
PEMILIHAN DPR, DPRD,DPRP, DPRI (LEGSLATIF) & PEMILIHAN PRESIDEN (EKSEKUTIF), Pada 17 april 2019 di daerah pegunungan tengah papua harus secara "DEMOKRASI DAN SISTEM PEMILU" Bahkan pencoblosan berlangsung secara terbuka, transparansi,rahasia/misterius,bebas, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam
"UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 22 HURUF 'E' AYAT 1 (TENTANG PEMILIHAN UMUM DILAKSANAKAN SECARA LANSUNG,UMUM,BEBAS,RAHASIA,JUJUR,DAN ADIL DI SETIAP LIMA TAHUN SEKALI)".
Oleh karena itu, para PENGAWAS, KEPALA DESA, KEPALA DISTRIK, KPU & PARA ELITE Sekalipun, tidak boleh intervensi
kepada rakyat yang berhak memilih...!!!
Berikan hak suara kepada rakyat agar mereka yang memilih dan menentukan nasib/pemimpin 5 (lima) tahun kedepan, dengan hati nurani mereka sendiri,tanpa ada perantara. Demi terpenuhi harapan, rintihan, jeritan, keluhan dan keinginan yang mereka alami di waktu-waktu ini, melalui wakil rakyat yakni: DPR,DPRD, DPRP,DPRI (Legislatif) maupun PRESIDEN (Eksekutif).
PILEG & PILPRES Tahun 2019 sekarang bahkan pemilihan PILEG, PILKADA & PILPRES kedepan, apabila masih menggunakan 'SISTEM NOKEN', maka akan menimbulkan konflik, terciptalah perbedaan dukungan suara, sehingga mengarah pada nepotisme. Sesuai dengan kenyataan, real/fakta yang terjadi dibeberapa kabupaten pegunungan tengah. Sepertinya UUD NKRI tidak berlaku dipegunungan tengah papua. Karena kenyataan setiap kali pemilukada PILEG, PILKADA & PILPRES dipegunungan tengah papua, tidak sesuai dengan UUD NKRI yang berlaku dari sabang sampai merauke.
Pemililihan 'SISTEM NOKEN' yang dilakukan, dipegunungan tengah papua adalah persoalan benar-benar serius dan persoalan itu berakibatkan kepada masyarakat sehingga menjadi konflik antara satu sama lain di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan ini harus diselesaikan dengan segera melalui dialog atau merundingkan dengan bupati-bupati bahkan para Elite yang ada dipegunungan tenggah papua.
Contoh: masyarakat pendukung kalah politik dari beberapa kabupaten, semua lari bertumpuk di wamena untuk mencari makan dan minum, tempat pertanian mereka banyak jadi hutan lebat, angka pengangguran semakin meningkat jauh lebih tinggi bahkan banyak kasus pembunuhan, pencurian dan kasus lain yang menimpa /terjadi di masyarakat.
Semua terjadi karena Ulah 'SISTEM NOKEN'.
Karena Masyarakat tidak tahu dan tidak ada pemahaman yang lebih luas tentang politik, akhirnya masalah politik dibawah terus sampai dikebun, digereja, dan di kalangan masyarakat hingga menjadi konflik sesama mereka. Masyarakat mereka tidak pernah lupa, karena pemilihan sistim noken ini sangat menyakitkan dan mengecewakan.
Sehingga sesama mereka tidak ada damai, ketenangan, kasih dan tidak ada gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai makhluk sosial.
MARILAH KITA MENGKAJI AKIBAT DAN FAKTA SISTEM NOKEN!!!
1. Bagaimana dan kapan nilai-nilai pancasila, (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia akan terwujud secara maksimal di pegunungan tengah papua)?
2. Masyarakat dipegunungan tengah papua sangat pintar, tapi dianggap bodoh/tidak mampu menulis dan membaca karena kita masih mempertahankan pemilihan pakai sistem noken. Bukan berarti saya menyangkal budaya noken tetapi sistem pemilihannya yang tidak baik.
3. Masyarakat pegunungan tengah papua tanpa pendidikan dan tanpa meter pun, punya kemampuan secara imajinatif ,bikin kebun lurus, bikin honai, bikin pagar, bikin pertanian dll semua bisa!!! hanya mencoblos no urut dan nama bakal calon PILEG, PILKADA & PILPRES yang tidak bisa kah??? sehingga pakai sistim noken?!.
4. Apa susahnya SISTEM PEMILIHAN UMUM "PEMILU"???. Sistem pemilu terlalu gampang, hanya coblos no urut atau nama bakal calon saja namun entah kenapa masyarakat sangat diragukan pakai sistem pemilu?
5. Orang jakarta masih berikan kesempatan pemilihan 'SISTEM NOKEN' untuk pengunungan tengah papua. Meskipun orang jakarta tahu bahwa sistem noken tidak sesuai dengan UUD 1945 tentang pemilihan. Tetapi mereka membiarkan sistem noken itu supaya, kita sesama papua baku musuh, baku bunuh, dan terjadi konflik sesama kita. Para elite pegunungan tengah papua dan orang jakarta/ presiden serta jajaran masih mempertahankan sistem noken ini, berarti kita orang pengunungan tengah papua bisa mengatakan, "orang itu musuh bagi masyarakat pegunungan tengah papua".
6. Bila perluh sebelum PILEG & PILPRES 2019, atau sesudah berlangsung pemilihan, berharap masyarakat dan para bupati se-pegunungan tengah papua bisa mengadakan dialog/perundingan SISTEM NOKEN ini agar kedepan lebih baik dan gemilang.
7. Fakta sekarang, dia pilih dia, mereka pilih dia, dia pilih saya dan mereka pilih saya. Ini semua mengarah pada nepotisme dan konflik sesama papua.
Sebagai kesimpulan bahwa, "Kedepan harus gunakan SISTEM PEMILU, Siapa pilih siapa, mereka pilih siapa, atau siapa dukung siapa, mereka dukung siapa. Biar hanya suara yang menentukan kemenangan politik. Agar tidak terjadi konflik seperti sekarang pakai sistem noken.
Sumber: Pengamatan?perspektif kejadian di pegunungan tengah papua ketika pemilu.
Surabaya, 21 Maret 2019
Editor: Pianus T. Kogoya
0 komentar:
Posting Komentar